Aliansi Mahasiswa UNTAG'45 Bergerak (AMUB) melakukan audiensi bersama Pak Marjoni selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,
Adapun embahasan pada audiensi tersebut ialah membahas prihal tuntutan dari AMUB :
1. Mendesak pihak Universitas17 Agustus 1945 Samarinda untuk segera mengeluarkan kebijakan terkait penghapusan beban tetap yang memberatkan mahasiawa
2. Meminta tenaga pengajar (dosen) untuk melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan proses belajar mengajar (PBM) dengan sebaik-baiknya dan mengupayakan menggunakan metode komunikasi dua arah/kuliah daring
3. Mendesak birokrasi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk segera membuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan kuliah daring.

Adapun tanggapan dari pak Marjoni prihal penyampaian tuntutan yang kami sampaikan :
1. Rektor Untag'45 samarinda mendukung perihal kompensasi yang berkaitan dengan permintaan mahasiswa dan Bersedia menjadi fasilitator untuk melakukan audiensi lanjutan dengan Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk membahas permintaan kompensasi karna hak mutlak ada di tangan yayasan ... 2. Akan sesegera mungkin melakukan rapat bersama dekan fakultas untuk menghimbau kembali/menekan kepada tenaga pengajar (dosen) agar dapat menjalankan PBM dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kewijaban tenaga pengajar , dan akan memberikan teguran keras terhadap dosen yang melalaikan kewajibanya dan oknum dosen yang meminta-minta barang ataupun jasa dari mahasiswa

MAY 12, 2020

Halo teman teman kami dari Senat Fakultas Hukum ingin menginformasikan, sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang hari ini menjadi ancaman dunia dan demi membantu menekan penyabaran Covid-19 di Indonesia terkhusus di kota Samarinda. Maka dari itu, dari Pemerintah Kota Samarinda memberikan bantuan berupa subsidi logistik untuk teman-teman yang latar belakangnya adalah Anak rantau yang menempuh pendidikan di kota Samarinda, edaran ini kami informasikan untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda.
Segera mendaftarkan diri ke kami ya
Melalui lembaga Senat Mahasiswa Fakultas Hukum.
Teman-teman akan di bantu dan di kawal selama proses pendataan mahasiswa.
Syarat pendaftaran :
1. Potocopy KTP (kartu tanda penduduk)
2. Surat keterangan domisili dari RT setempat
Untuk pendaftaran terakhir sampai dengan ( 5 Mei 2020 )
Ayoo bantu upaya untuk menekan angka penularan Covid-19 dan jangan lupa untuk lebih memperhatikan kebersihan agar kita terhindar dari virus Covid-19.
“ Hidup akan bermanfaat ketika mampu memberi manfaat untuk sesama “
Info pendaftaran silakan menghubungi kontak dibawah ini:
.
📞 Disa 0813 5123 9929 📞 Vico 0812 4467 7344
(Whatsapp only)

#bersatuuntukmaju
#kita1merah
#merahperjuangan

MAY 2, 2020

Kamis, 23 April 2020
SENAT & BPM Fakultas Hukum telah melakukan audensi bersama pihak Senat Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Ada 2 point utama yang menjadi pembahasan di dalam audensi yaitu :

1. Memita klarifikasi terkait status/legalitas Dekan Fakultas Hukum
2. Pembahasan tentang kuliah online

Pembahasan :
1. Sehubung dengan banyak isu yang berkembang dan adanya aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan status/ legalitas dekan fakultas hukum maka kami senat dan bpm sesuai dengan tugas dan fungsi kami dalam mejalankan amanah sebagai refresentatif mahasiswa fh yang harus di tuntut aktif dan responsif dengan berbagai keluhan mahasiswa maka kami meinisiasi melaksanakan audensi kepada senat dosen fakultas hukum dengan tujuan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan lebih dalam terhadap status dekan fakultas hukum .
Sesuai dengan pengangkatan dekan fakultas hukum pada oktober 2018 dengan masa jabatan sampai 2020 sesuai dengan SK Yayasan universitas 17 agustus 1945 samarinda Maka masa bakti beliau sebegai pejabat struktural dekan tidak bermasalah sesuai dengan SK yang di berikan yayasan UNTAG 45 SMD , beliau di nyatakan pensiun sebagai dosen januari 2019 (DPK) dengan pengaruh di wilayah akademik maka beliau sebagai pejabat fungsional dinyatakan pensiun pula secara otomatis dalam wilayah bimbingan skripsi dan profesi sbg tenaga pengajar tidak di perbolehkan sesuai dengan masa bakti (DPK) beliau pensiun , Namun dalam hal ini beliau dalam tahap proses untuk menambah atau memperpanjang SK pengajar guna mendapatkan legalitas kembali untuk menjadi tenaga akademik di fakultas hukum.
Berikut penjelasan dari senat dosen fakultas hukum yang telah melaksanakan kurang lebih 2 kali pertemuan senat dosen dalam membahas akademik dan status dekan fakultas hukum , ada beberapa point yang menjadi hasil dari rapat senat dosen yang berkaitan permintaan audiensi senat dan bpm fh :
1. Dekan fakultas hukum yang masih menjabat pada saat ini secara terhormat bersedia untuk menunjuk PJS dekan fh guna untuk melaksanakan proses administrasi dan keberlangsungan aktivitas kampus.

MAY 2, 2020

Hari Pendidikan Nasional diperingati untuk mengenang dan menghormati sosok Ki Hajar Dewantara untuk jasa beliau dalam bidang Pendidikan.

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2020.
Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru.
#bersatuuntukmaju
#kita1merah
#merahperjuangan

MAY 2, 2020